Jakarta — Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah mencapai titik didih baru pada awal pekan ini, memicu gelombang kejut yang langsung menghantam stabilitas energi nasional. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur strategis Iran, yang direspons dengan ancaman penutupan Selat Hormuz, telah melambungkan harga minyak mentah dunia melampaui asumsi makro APBN 2026. Bagi Indonesia, dampaknya bukan lagi sekadar prediksi; lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi telah terjadi, dan tekanan terhadap anggaran subsidi negara kini berada di ambang batas kritis.
Gelombang Panas dari Selat Hormuz
Data perdagangan global pada Selasa, 3 Maret 2026, menunjukkan harga minyak mentah Brent sempat menyentuh level psikologis US$82 per barel, melonjak signifikan dari rata-rata US$72 pada pekan sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh kekhawatiran pasar atas terganggunya jalur distribusi di Selat Hormuz, arteri vital yang menyuplai sekitar 20% kebutuhan minyak dunia.
Di dalam negeri, PT Pertamina (Persero) telah mengambil langkah responsif per 1 Maret 2026 dengan menaikkan harga BBM non-subsidi. Harga Pertamax (RON 92) tercatat naik dari Rp11.800 menjadi kisaran Rp12.300 per liter, sementara Pertamax Turbo dan Dexlite juga mengalami penyesuaian serupa. Kenaikan ini terjadi di tengah asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok konservatif di angka US$70 per barel. Selisih harga yang kian lebar ini menempatkan beban berat pada postur fiskal negara, terutama jika harga minyak dunia terus merangkak menuju prediksi terburuk analis di angka US$100-US$120 per barel.
Suara Pemerintah: Antara Kesiapan dan Kewaspadaan
Pemerintah Indonesia merespons situasi ini dengan kewaspadaan tinggi namun mencoba meredam kepanikan pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui adanya korelasi langsung antara konflik ini dengan harga domestik, sembari menekankan strategi diversifikasi pasokan yang telah disiapkan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026, Airlangga menyatakan:
"Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraina kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya."
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah mengantisipasi gangguan pasokan dari Timur Tengah melalui kerja sama dengan mitra alternatif:
"Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dari non-Middle East. Misalnya, kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika, beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain-lain."
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti ketahanan stok energi nasional di tengah ketidakpastian ini. Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin, 2 Maret 2026, Bahlil menegaskan:
"Masih cukup, 20 hari. ... Sampai hari ini enggak ada masalah, tapi kan harga dunia pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah."
Bahlil juga mengonfirmasi rencana pertemuan strategis dengan Dewan Energi Nasional (DEN) guna merumuskan langkah mitigasi lanjutan jika eskalasi konflik berlanjut lebih dari satu bulan.
Bayang-Bayang Inflasi dan Beban Subsidi
Ke depan, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah menahan efek domino kenaikan harga energi terhadap inflasi bahan pokok. Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memproyeksikan bahwa jika harga minyak dunia bertahan di atas US$100 per barel akibat penutupan total Selat Hormuz, harga BBM domestik berpotensi naik 5-10% dalam waktu dekat. Hal ini akan memaksa pemerintah untuk merevisi asumsi dasar APBN Perubahan 2026 guna mengakomodasi pembengkakan subsidi energi, sebuah pilihan sulit di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-global shock sebelumnya.
Stabilitas harga BBM kini bergantung sepenuhnya pada seberapa lama ketegangan di Teheran dan Washington berlangsung, serta seberapa efektif diplomasi energi Indonesia mengamankan pasokan dari luar zona konflik.
