Jakarta, Kamis 26 Februari 2026 – Di tengah hiruk-pikuk persiapan panen raya Maret 2026, publik kembali diingatkan pada kerapuhan rantai pasok pangan nasional. Fenomena "rak kosong" di ritel modern yang sempat mengguncang psikologis konsumen pada Februari 2024—tepat dua tahun lalu—menyisakan residu persoalan struktural yang belum sepenuhnya tuntas.
Sebagai jurnalis investigatif yang memantau pergerakan komoditas pangan, saya menelusuri kembali akar masalah disparitas harga yang memaksa peritel modern "mengibarkan bendera putih" saat itu. Anomali ini bukan sekadar masalah cuaca (El Nino), melainkan ketimpangan fundamental antara Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah dengan liaritas harga gabah di tingkat produsen.
Dampak: Ketika Ritel Modern "Menyerah"
Pada puncak krisis Februari 2024, ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di wilayah Jabodetabek mengalami kekosongan stok beras premium kemasan 5 kilogram. Konsumen dipaksa beralih ke beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau mencari ke pasar tradisional dengan harga yang sudah melambung di atas Rp16.000 per kilogram.
Situasi ini dipicu oleh mekanisme pasar yang "macet". Peritel enggan menyetok barang karena harga beli dari produsen sudah di atas harga jual maksimum yang diizinkan regulasi (HET). Sebuah deadlock ekonomi yang merugikan konsumen akhir.
Suara Pemangku Kebijakan (Kutipan Asli & Verifikasi)
Menelusuri arsip dan pernyataan kunci yang menjadi turning point krisis tersebut, berikut adalah rekonstruksi fakta berdasarkan kutipan verbatim dari para aktor utama saat kemelut terjadi:
1. Jeritan Peritel: Margin yang Tergerus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, secara blak-blakan mengungkap alasan hilangnya beras di gerai modern. Dalam pernyataannya pada Minggu, 11 Februari 2024 dan Senin, 12 Februari 2024, ia menegaskan bahwa peritel tidak menahan stok, melainkan tidak bisa membeli.
"Sudah sepekan ini beras itu berangsur kurang. Kemudian kita purchasing order (PO) atau kita pesan ke produsen eh malah harganya tinggi... Iya betul, kan ada beberapa peritel kenyataannya kosong karena memang tidak tersuplai dengan lancar."
— Roy N. Mandey, Jakarta, 11-12 Februari 2024 (Sumber: Kompas.com / Bloomberg Technoz).
2. Respons Pemerintah: Imbauan Melawan Panik Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya meredam panic buying. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, pada Sabtu, 24 Februari 2024, memberikan jaminan stok yang saat itu dinilai kontradiktif dengan realitas lapangan di mata konsumen.
"Jadi sebenarnya beras itu ada dan kami jamin cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying karena memang pemerintah sudah mempersiapkan jauh-jauh hari... Misalnya rata-rata Rp8.000-Rp8.500 memang harga berasnya akan Rp16.000. Kenapa demikian? Memang ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia."
— Arief Prasetyo Adi, Jakarta, 24 Februari 2024 (Sumber: SinPo.id / Antara).
Analisis Konteks & Masa Depan
Mengapa data ini relevan hari ini, Kamis 26 Februari 2026? Karena pola ini memiliki siklus tahunan yang berbahaya.
Setiap awal tahun (Januari-Februari) sebelum panen raya Maret, stok beras nasional berada di titik terendah. Jika pemerintah gagal menyeimbangkan HET dengan biaya produksi petani yang terus naik (pupuk, tenaga kerja), ritel modern akan kembali menjadi "korban pertama" karena ketaatan mereka pada audit harga—berbeda dengan pasar tradisional yang lebih fleksibel menaikkan harga.
Krisis 2024 dan gejolak yang sempat terulang pada September 2025 (saat Menko Pangan Zulkifli Hasan melakukan sidak stok) mengajarkan satu hal: Anda tidak bisa melawan hukum pasar dengan regulasi kaku tanpa subsidi yang presisi.
Menatap Maret 2026, stabilitas harga beras premium di ritel modern akan sangat bergantung pada realisasi panen raya bulan depan. Jika meleset, rak-rak kosong itu bukan lagi sejarah, melainkan prediksi.
