JAKARTA, Sabtu, 28 Februari 2026 – Di atas kertas, neraca pangan Indonesia di penghujung Februari 2026 tampak perkasa. Klaim swasembada bergema, dan gudang-gudang Bulog dilaporkan penuh sesak. Namun, realitas di pasar tradisional menceritakan kisah berbeda yang lebih getir: harga beras premium yang tak kunjung jinaknya di bawah Rp15.000 per kilogram dan keputusan impor "kecil tapi simbolis" dari Amerika Serikat yang memicu tanda tanya publik.
Masyarakat dihadapkan pada anomali ekonomi pangan yang membingungkan. Saat pemerintah merayakan data cadangan beras yang diklaim tertinggi dalam sejarah, ibu rumah tangga masih harus merogoh kocek lebih dalam untuk sekadar menanak nasi.
Data di Atas Angin, Harga di Awan
Berdasarkan penelusuran di lapangan dan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Jumat kemarin (27/2/2026), harga beras premium rata-rata nasional masih bertengger di angka Rp15.605 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok Rp14.900 per kilogram. Sementara itu, beras medium yang menjadi tumpuan masyarakat menengah ke bawah berada di kisaran Rp13.386 per kilogram.
Kondisi ini kontradiktif dengan laporan stok nasional. Perum Bulog mencatat volume cadangan beras pemerintah (CBP) yang sangat gemuk.
Dalam keterangannya di Jakarta awal pekan ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan posisi stok yang diklaim sangat aman untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan segera tiba.
"Stok beras Bulog sampai 11 Februari kemarin sebesar 1,9 juta ton. Ini stok terbaik di beberapa tahun terakhir," ujar Arief dengan nada optimis.
Ia menambahkan bahwa intervensi pemerintah ditargetkan menjaga level stok akhir tahun di angka yang agresif.
"Dengan intervensi pemerintah diharapkan nanti akhir tahun stok level antara 2,5 sampai 3 juta ton sehingga seperti hari ini. Walaupun apapun yang terjadi La Nina, El Nino, segala macam pemerintah punya stok yang kuat," tegasnya.
Celah Impor di Tengah Narasi Swasembada
Namun, integritas narasi "anti-impor" yang didengungkan sejak awal tahun sedikit tergores oleh munculnya kesepakatan impor beras khusus dari Amerika Serikat. Meski volumenya hanya 1.000 ton—angka mikroskopis dibanding produksi nasional—langkah ini menjadi sorotan tajam karena dilakukan di bawah payung Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Kritik pun bermunculan mengenai urgensi impor ini di tengah klaim surplus. Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, memberikan klarifikasi pada Minggu (22/2/2026) lalu, menekankan bahwa impor ini bersifat spesifik dan tidak mengganggu pasar umum.
"Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton, tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton," jelas Haryo.
Pernyataan ini seolah menjadi upaya pemerintah memadamkan spekulasi bahwa keran impor kembali dibuka lebar-lebar. Haryo menegaskan bahwa beras ini menyasar segmen industri tertentu (Horeka) dan bukan untuk konsumsi massal yang dipenuhi oleh petani lokal.
Tantangan Masa Depan: Ramadan dan Distribusi
Memasuki bulan Maret 2026, ujian sesungguhnya bagi pemerintah bukan lagi soal angka di atas kertas, melainkan eksekusi distribusi. Dengan stok 1,9 juta ton yang dikuasai Bulog, pertanyaan besarnya adalah mengapa harga di tingkat pengecer masih "melawan" gravitasi?
Para pengamat menilai disparitas ini menunjukkan adanya sumbatan dalam rantai pasok atau praktik penahan stok oleh spekulan yang belum sepenuhnya teratasi oleh Satgas Pangan. Jika dalam dua pekan ke depan harga beras premium tidak terkoreksi turun mendekati HET, klaim "stok terbaik dalam beberapa tahun terakhir" hanya akan menjadi statistik dingin yang tidak mengenyangkan rakyat.
Pemerintah kini berpacu dengan waktu. Operasi pasar (SPHP) yang masif dan pengawasan ketat terhadap jalur distribusi menjadi satu-satunya cara untuk menerjemahkan tumpukan stok di gudang menjadi harga yang wajar di meja makan warga.
