Jakarta, Kamis 26 Februari 2026 – Dua tahun pasca-pelantikan yang mengubah peta koalisi akhir era Presiden Joko Widodo, redaksi kembali menyoroti momen pivotal ketika Partai Demokrat secara resmi menanggalkan status oposisinya. Pada Rabu, 21 Februari 2024, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto.
Peristiwa yang berlangsung di Istana Negara tersebut tidak hanya menandai penyegaran kabinet, tetapi juga rekonsiliasi politik yang signifikan menjelang transisi kekuasaan Oktober 2024.
Dampak: Akhir Penantian 10 Tahun
Langkah Presiden Joko Widodo melantik putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada pukul 11.00 WIB hari itu, mengakhiri hampir satu dekade posisi Partai Demokrat di luar pemerintahan. Penunjukan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024.
Dalam analisis retrospektif, keputusan ini dinilai sebagai strategi "soft landing" Jokowi di sisa masa jabatannya, sekaligus mengamankan stabilitas politik dengan merangkul kekuatan oposisi tersisa.
Konteks: Rotasi Strategis Hadi-AHY
Pelantikan AHY tidak berdiri sendiri. Ia masuk menggantikan Hadi Tjahjanto yang pada saat bersamaan digeser posisinya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mahfud MD.
Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya usai pelantikan di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024, menegaskan bahwa pemilihan AHY didasarkan pada pertimbangan meritokrasi dan manajerial, bukan sekadar kalkulasi politik.
Suara: Mandat dan Kepercayaan (Verbatim)
Berdasarkan arsip rekaman Biro Pers Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan spesifik di balik penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Presiden Joko Widodo (21 Februari 2024): "Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap."
Lebih lanjut, Presiden menekankan tiga target prioritas yang harus diselesaikan AHY dalam sisa masa jabatan yang singkat, terutama terkait digitalisasi aset tanah.
Presiden Joko Widodo (21 Februari 2024): "Berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif."
Di sisi lain, AHY yang hari itu mengenakan setelan jas sipil lengkap dengan peci hitam, merespons mandat tersebut dengan pernyataan kesanggupan. Dalam pidato perdananya usai pelantikan, AHY mengakui singkatnya waktu yang tersedia namun berkomitmen penuh.
Agus Harimurti Yudhoyono (21 Februari 2024): "Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insyaallah saya akan jalankan sekuat tenaga walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih. Tapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara."
Momen emosional juga terekam saat serah terima jabatan (Sertijab) di kantor Kementerian ATR/BPN. Hadi Tjahjanto memberikan pesan personal kepada suksesornya terkait tantangan di lapangan saat membagikan sertifikat tanah kepada rakyat.
Hadi Tjahjanto (21 Februari 2024): "Mas AHY pasti terharu, mas harus menahan tangisan, tahan saja di dada. Hampir seluruh masyarakat, terutama di pinggiran menunggu mendapatkan sertifikat."
Masa Depan: Jejak Digitalisasi Pertanahan
Pelantikan tersebut menjadi titik start bagi AHY untuk menuntaskan target 120 juta bidang tanah terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kinerja AHY dalam periode singkat delapan bulan di tahun 2024 tersebut kini menjadi bagian dari rekam jejak fundamental dalam tata kelola pertanahan modern Indonesia, sebelum bergulirnya pemerintahan baru pasca-2024.
