JAKARTA – Gelombang amarah mahasiswa kembali menghantam jantung Kepolisian Republik Indonesia. Siang ini, Jumat, 27 Februari 2026, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan aliansi mahasiswa lainnya memadati area Markas Besar Polri, Jakarta Selatan. Aksi ini bukan sekadar ritual jalanan, melainkan respons keras atas tragedi kemanusiaan yang merenggut nyawa AT (14), siswa MTs di Maluku Tenggara, yang tewas akibat brutalitas oknum Brimob pekan lalu.
Eskalasi massa memaksa Polda Metro Jaya mengerahkan 3.093 personel gabungan untuk membarikade akses utama menuju gedung pimpinan tertinggi Polri tersebut.
Konteks: Helm Baja vs Nyawa Sipil
Pemicu aksi ini adalah insiden berdarah yang terjadi pada Kamis dini hari, 19 Februari 2026, di Tual, Maluku Tenggara. Berdasarkan penelusuran fakta dan kronologi yang dihimpun, korban AT sedang berkendara motor bersama kakaknya, Nasri Karim (15), ketika berpapasan dengan patroli Brimob.
Tanpa peringatan yang jelas, Bripda Mesias Siahaya (MS), anggota Brimob Batalyon C Pelopor, diduga melompat dari trotoar dan mengayunkan helm taktis baja ke arah kepala korban yang sedang melaju. Hantaman benda keras tersebut menyebabkan AT terjatuh, mengalami pendarahan hebat, koma, dan akhirnya meninggal dunia.
"Saat itu anggota Brimob melompat dari atas trotoar dan memukul muka korban dengan helm, korban terjatuh, kepala korban terbentur aspal, darah keluar dari mulut dan hidung," ungkap Nasri Karim, kakak korban yang menjadi saksi kunci sekaligus korban luka dalam insiden tersebut.
Polres Tual telah menetapkan Bripda Mesias sebagai tersangka dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang etik pada Selasa, 24 Februari 2026. Namun, langkah ini dinilai mahasiswa sebagai solusi parsial yang gagal menyentuh akar kultur kekerasan di tubuh Polri.
Suara Lapangan: "Reformasi Polri Gagal Total"
Di tengah guyuran hujan dan orasi yang memanas di depan Mabes Polri siang ini (27/02/2026), BEM UI menyuarakan lima tuntutan "berani mati". Mereka tidak hanya menuntut hukuman pidana maksimal bagi pelaku, tetapi juga pertanggungjawaban komando tertinggi.
Hafidz Hernanda, anggota BEM UI yang menjadi salah satu orator aksi, menegaskan bahwa kasus AT adalah bukti nyata kegagalan reformasi kepolisian yang selama ini didengungkan.
"Kami juga menuntut hasil konkret Reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental dari Komisi Percepatan Reformasi Polri," tegas Hafidz di sela-sela aksi, Jumat (27/02/2026).
Lebih lanjut, massa aksi mendesak langkah drastis yang jarang terdengar dalam demonstrasi konvensional: pencopotan pucuk pimpinan.
"Mendesak pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan struktural," bunyi salah satu poin tuntutan yang dibacakan di atas mobil komando.
Mahasiswa menilai, pola kekerasan yang terus berulang dari kasus stadion hingga jalanan Maluku menunjukkan bahwa impunitas masih menjadi wajah asli penegakan hukum di Indonesia.
Masa Depan: Ultimatum untuk Keadilan
Hingga berita ini diturunkan pukul 14:30 WIB, massa masih bertahan di Jalan Trunojoyo. Perwakilan mahasiswa mengancam akan menggelar aksi jilid dua dengan massa yang lebih besar jika tuntutan pidana berat terhadap Bripda Mesias tidak dikawal serius oleh Kejaksaan dan Pengadilan, serta jika tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penggunaan kekuatan (use of force) oleh aparat di lapangan.
Kasus kematian AT kini bukan lagi sekadar statistik kriminalitas di daerah, melainkan ujian kredibilitas terakhir bagi institusi Polri di mata generasi muda Indonesia.
