JAKARTA, Selasa, 24 Februari 2026 – Publik kembali disuguhi tontonan arogansi jalanan yang mencoreng wajah penegak hukum. Sebuah insiden penganiayaan brutal menimpa tiga petugas SPBU di Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, hanya karena persoalan sepele: penolakan pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite yang tidak sesuai prosedur.
Pelaku, yang kini telah diamankan pihak kepolisian, tidak hanya melakukan kekerasan fisik tetapi juga melancarkan intimidasi verbal dengan mengeklaim kendaraan yang dibawanya adalah "mobil jenderal" dan mencatut nama petinggi Polri.
Kronologi: Barcode Tak Sesuai, "Jenderal" Mengamuk
Berdasarkan penelusuran fakta dan himpunan keterangan saksi di lapangan, peristiwa ini bermula pada Minggu malam, 22 Februari 2026, sekitar pukul 22.00 WIB. Pelaku yang mengendarai mobil pribadi hendak mengisi Pertalite di SPBU 3413901 Jalan Cipinang.
Ketegangan memuncak ketika sistem digital SPBU mendeteksi ketidakcocokan data. Mukhlisin (38), salah satu staf senior di SPBU tersebut, menjelaskan bahwa meskipun barcode subsidi terdaftar, spesifikasi kendaraan fisik yang dibawa pelaku berbeda dengan data digital yang tertera. Sesuai Standard Operating Procedure (SOP) Pertamina, petugas wajib menolak pengisian BBM subsidi untuk mencegah penyalahgunaan.
"Pelanggan tersebut mengisi Pertalite. Nomor barcode-nya sesuai, tapi mobilnya tidak sesuai dengan yang terdaftar. Jadi, peraturan di SPBU, nomor polisi dan mobil harus sesuai dengan datanya," ungkap Mukhlisin saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin, 23 Februari 2026.
Alih-alih mematuhi aturan atau beralih ke Pertamax, pelaku justru naik pitam. Ia keluar dari kendaraan dan langsung mengintimidasi para petugas dengan narasi kekuasaan.
Suara Korban: "Kamu Tahu Tidak Ini Barcode Jenderal?"
Lukman Hakim (19), operator SPBU yang baru bekerja selama enam bulan, menjadi salah satu sasaran amuk pelaku. Dalam kesaksiannya yang kami verifikasi, Lukman menggambarkan bagaimana pelaku menggunakan atribut "Jenderal" untuk menekan mental petugas yang hanya menjalankan tugas.
Berikut kutipan verbatim dari Lukman Hakim terkait intimidasi verbal yang diterimanya:
"Dia bilang, 'kamu tahu tidak ini barcode-nya jenderal? Kamu tidak tahu ini barcode jenderal?' Berkali-kali dia ngomong begitu."
Pelaku bahkan dilaporkan menyebut kata "Kapolda" dengan nada tinggi, membuat para petugas di lokasi terdiam karena ketakutan akan kemungkinan pelaku membawa senjata api.
"Kita jadi mikir, takutnya dia benar aparat atau bawa senjata api (senpi). Jadi, kita tidak berani melawan," tambah Lukman.
Akibat arogansi ini, tiga orang menjadi korban fisik:
Ahmad Khoirul Anam (Staf): Mengalami tamparan di pipi.
Lukman Hakim (Operator): Dipukul di bagian rahang kanan.
Abud Mahmudin (Operator Senior): Mengalami luka paling serius, dipukul di bawah mata dan pipi hingga giginya goyang/copot.
Konfirmasi Kepolisian: Pelaku Diamankan
Merespons viralnya rekaman CCTV dan laporan warga, Polres Metro Jakarta Timur bergerak cepat. Pada Selasa pagi, 24 Februari 2026, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa pelaku telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky F. Bachriel, membenarkan bahwa pemicu utama insiden adalah penolakan pengisian BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Yang bersangkutan mau isi Pertalite, tidak dilayani oleh SPBU. Pelatnya tidak sesuai, tidak untuk peruntukannya," tegas AKBP Dicky dalam keterangan persnya hari ini.
Terkait status pelaku yang mengeklaim diri sebagai aparat atau membawa "mobil jenderal", pihak kepolisian masih melakukan pendalaman (lidik). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa jika pelaku terbukti anggota Polri aktif, kasus ini akan dilimpahkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk sanksi etik dan pidana.
Catatan Jurnalis: Pola Berulang
Kasus ini menambah daftar panjang gesekan antara pengguna kendaraan mewah dengan petugas garda terdepan penyalur BBM subsidi. Klaim "mobil dinas", "milik jenderal", atau "keluarga pejabat" kerap dijadikan senjata untuk menerobos aturan yang dibuat demi keadilan distribusi energi.
Publik kini menanti transparansi Polri: apakah "Jenderal" yang disebut-sebut hanyalah bualan sipil yang arogan, atau benar-benar oknum yang menyalahgunakan fasilitas negara untuk menindas rakyat kecil demi beberapa liter Pertalite?
