JAKARTA, 5 Maret 2026 – Eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas pasca-serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran memaksa Indonesia mengevaluasi ulang posisi strategisnya di panggung global. Wacana pengunduran diri Indonesia dari Board of Peace (BoP)—aliansi perdamaian yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump awal tahun ini—kini bukan lagi sekadar isapan jempol, melainkan opsi serius yang tengah digodok di Istana Merdeka.
Sinyal kuat tersebut mencuat usai pertemuan tertutup antara Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (4/3). Langkah ini dinilai sebagai respons tegas atas paradoks yang terjadi di tubuh BoP, di mana inisiator dan anggotanya justru menjadi agresor dalam konflik baru yang mengancam stabilitas kawasan Teluk.
Paradoks Perdamaian dan Serangan ke Iran
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace, yang diresmikan pada Januari 2026 di Davos, sedianya didasarkan pada satu tujuan utama: percepatan kemerdekaan Palestina serta rekonstruksi pasca-perang di Jalur Gaza. Namun, serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dalam 48 jam terakhir telah meruntuhkan landasan moral aliansi tersebut di mata Jakarta.
Bagi Indonesia, yang memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, berada dalam satu payung aliansi dengan negara yang secara terbuka melancarkan agresi militer—sementara mengklaim mengusung panji perdamaian—adalah sebuah kontradiksi yang sulit diterima konstitusi.
Suara Istana: Evaluasi Menyeluruh
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan kemarin, menegaskan bahwa opsi "keluar" kini berada di atas meja. Dalam keterangannya kepada awak media, Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat menyadari dinamika yang berkembang dan telah mendengarkan masukan dari berbagai tokoh bangsa, termasuk para mantan presiden dan wakil presiden yang berkumpul di Istana Merdeka pada Selasa (3/3) malam.
"Bagi Indonesia, masuk dan keluarnya kita di dalam BoP itu sesuatu yang bisa terjadi, sebagaimana yang disampaikan Presiden beberapa kali," ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Muzani menambahkan bahwa meskipun Indonesia bergabung dengan niat mulia untuk Palestina, realitas geopolitik saat ini menuntut sikap yang adaptif namun tetap berprinsip.
"Kita bisa keluar (dari BoP) kapan saja, tapi sekali lagi itu harus merupakan kesepakatan bersama," tegasnya, mengutip pembicaraan dengan Presiden. "Namun, serangan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai inisiator BoP, dan Israel yang juga anggota BoP, terhadap Iran, membuat Indonesia mengevaluasi kembali peran BoP."
Tekanan Domestik Menguat
Desakan agar Indonesia segera angkat kaki dari BoP tidak hanya datang dari kalkulasi elite politik, tetapi juga elemen masyarakat sipil dan akademisi. Universitas Islam Indonesia (UII), melalui pernyataan resminya, mendesak pemerintah untuk segera menarik diri, menilai bahwa keanggotaan dalam forum tersebut berpotensi mencederai konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina.
Presiden Prabowo kini berada di persimpangan krusial. Keputusan untuk bertahan atau hengkang akan menjadi ujian signifikan bagi diplomasi Indonesia di tahun 2026: apakah tetap berjuang dari dalam sistem yang mulai retak, atau menarik garis tegas demi menjaga marwah konstitusi anti-penjajahan.
Keputusan final diprediksi akan diambil dalam waktu dekat, seiring dengan pemantauan intensif terhadap dampak serangan di Iran terhadap stabilitas energi dan keamanan nasional.
