MONOCHROME. Di sebuah ruang kelas SDN di pinggiran Jakarta Selatan pagi ini, seorang guru tampak berupaya keras menerapkan metode diskusi interaktif. Tidak ada lagi lembar kerja siswa (LKS) yang mendominasi meja; gantinya adalah upaya dialog dua arah. Namun, di balik semangat "belajar mendalam" ini, tersimpan kegelisahan yang belum tuntas sejak kebijakan ini diperkenalkan setahun lalu.
Februari 2026 menjadi titik krusial evaluasi pendekatan pendidikan nasional. Setelah transisi pemerintahan, diskursus pendidikan Indonesia bergeser dari sekadar ganti kurikulum menjadi perubahan paradigma pengajaran. Namun, investigasi lapangan menunjukkan bahwa filosofi luhur Deep Learning masih terseok-seok menghadapi tembok tebal realitas birokrasi dan anggaran.
Jebakan Istilah: Bukan Ganti Kurikulum
Kebingungan massal sempat melanda tenaga pendidik pada akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Saat itu, narasi yang berkembang liar adalah adanya pergantian kurikulum pasca era Nadiem Makarim. Padahal, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah menegaskan bahwa ini adalah sebuah strategi pembelajaran, bukan dokumen administratif baru.
Dalam berbagai kesempatan, pihak kementerian telah meminta para guru untuk berhenti terjebak pada persoalan format administratif. Fokus utama seharusnya dialihkan pada pembenahan cara berinteraksi di dalam kelas. Tantangan terbesarnya adalah mengubah pola pikir sebagian guru yang masih sulit beranjak dari pemahaman lama bahwa setiap perubahan kebijakan berarti pergantian kurikulum secara total.
Pendekatan ini yang memuat tiga pilar utama: Mindful, Meaningful, dan Joyful menuntut guru untuk tidak sekadar mengejar target materi, melainkan memastikan pemahaman mendalam pada murid. Namun, data lapangan di awal 2026 menunjukkan bahwa tanpa pengurangan beban administrasi yang signifikan, pilar pembelajaran yang menyenangkan seringkali hanya menjadi jargon di atas kertas.
Akar Masalah: Ketimpangan Anggaran
Mengapa transformasi metode ini berjalan lambat di akar rumput? Jawabannya mungkin tidak berada di ruang kelas, melainkan di pos anggaran negara. Penelusuran dokumen anggaran menunjukkan adanya anomali struktural yang telah menjadi sorotan parlemen sejak tahun lalu.
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, sebelumnya telah memaparkan fakta terkait minimnya alokasi dana yang dikelola langsung oleh kementerian teknis. Meskipun konstitusi mengamanatkan 20 persen anggaran negara untuk pendidikan, porsi yang dikelola oleh Kemendikdasmen tercatat sangat kecil, yakni di bawah lima persen dari total anggaran pendidikan dalam APBN. Secara keseluruhan, total dana yang benar-benar dikelola kementerian hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan alokasi pendidikan nasional.
Kondisi fiskal ini berdampak langsung pada tahun ajaran 2025/2026. Minimnya dana operasional menyebabkan program pelatihan intensif untuk metode Deep Learning tidak terdistribusi secara merata. Sekolah-sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) mengalami kesulitan dalam meningkatkan kompetensi pengajaran guru, sementara di saat yang sama, standar evaluasi nasional justru kembali diperkuat.
Menakar Masa Depan
Kini, di awal 2026, Indonesia berdiri di persimpangan. Di satu sisi, konsep pendidikan yang diperkenalkan Abdul Mu'ti menawarkan kedalaman kognitif yang vital untuk mengejar ketertinggalan skor PISA. Filosofi agar siswa memahami alasan di balik sebuah ilmu, dan bukan sekadar menghafal konten, adalah lompatan logis yang diperlukan melalui penekanan pada substansi proses pembelajaran.
Namun, filosofi tersebut membutuhkan dukungan logistik yang nyata. Tanpa adanya koreksi signifikan pada postur anggaran sebagaimana yang disuarakan oleh legislatif, beban guru di tahun 2026 diprediksi akan semakin berat. Mereka dituntut mengadopsi metode pengajaran modern, namun masih harus bekerja dengan dukungan fasilitas serta kesejahteraan yang belum mengalami peningkatan berarti.
Baca juga :
KRISIS MENTAL ANAK & AMBISI 130 JUTA SKRINING: WAJAH BARU KESEHATAN RI 2026
