MONOCHROME. Di tengah sorotan nasional terhadap upaya pengentasan kemiskinan, sebuah terobosan strategis di sektor pendidikan inklusif kembali mencuat hari ini. Program Sekolah Rakyat (SR), yang dirancang khusus untuk keluarga miskin ekstrem, kini berevolusi menjadi model terintegrasi yang tidak hanya menawarkan kurikulum akademis, tetapi juga keterampilan vokasi tingkat lanjut. Langkah ini dinilai sebagai intervensi paling konkret negara dalam memotong siklus kemiskinan antar-generasi yang selama ini menjerat keluarga pada desil terbawah ekonomi.
Kehadiran model Sekolah Rakyat Terintegrasi ini menjadi bukti bahwa akses pendidikan bagi masyarakat marjinal tidak lagi sekadar wacana pendidikan gratis, melainkan sebuah ekosistem pemberdayaan total yang mencakup asrama, pemenuhan gizi, hingga jaminan keahlian pasca-lulus.
Context: Menjawab Defisit Akses bagi Desil 1
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program Sekolah Rakyat secara spesifik menyasar anak-anak dari keluarga yang berada di Desil 1 (kelompok 10% terendah) dan Desil 2. Kelompok ini adalah mereka yang paling rentan putus sekolah bukan hanya karena biaya SPP, melainkan karena biaya tambahan pendidikan seperti transportasi, seragam, dan uang saku yang sering kali tak terjangkau.
Sejak diluncurkan secara masif pada pertengahan 2025 sebagai realisasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat mengadopsi sistem berasrama. Pemerintah menanggung seluruh kebutuhan hidup siswa, membebaskan orang tua dari beban ekonomi harian anak mereka. Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, ratusan unit Sekolah Rakyat telah beroperasi, namun model terintegrasi yang baru dikembangkan di awal 2026 ini menawarkan nilai tambah berupa kurikulum ganda: pendidikan formal dan pelatihan kompetensi global.
Voice: Komitmen Negara di Garis Depan
Dalam kunjungan kerja untuk meninjau operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, hari ini, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, menjelaskan perbedaan mendasar antara sekolah ini dengan institusi pendidikan reguler.
Reflin memaparkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan institusi unggulan pemerintah yang tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga membekali siswa dengan berbagai pelatihan keterampilan agar lulusannya memiliki daya saing tinggi, berbeda dengan sekolah konvensional pada umumnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa inisiatif tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan status ekonomi tidak menjadi penghalang bagi pencapaian prestasi. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui model Sekolah Rakyat terintegrasi.
Future: Mencetak Generasi Emas Tanpa Beban Masa Lalu
Ke depan, model terintegrasi seperti yang diterapkan di Boalemo diproyeksikan akan direplikasi ke berbagai wilayah kantong kemiskinan ekstrem lainnya di Indonesia. Dengan dukungan APBN yang signifikan mencapai ratusan miliar rupiah untuk pembangunan fisik dan operasional pemerintah menargetkan lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar memegang ijazah, tetapi memiliki kompetensi teknis yang siap serap di pasar kerja modern.
Jika tren positif ini berlanjut, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi instrumen paling efektif dalam menurunkan angka gini ratio dan memastikan bonus demografi Indonesia 2045 dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal di garis kemiskinan.
Baca juga :
Realitas 'Deep Learning' di Tahun Kedua: Antara Filosofi dan Anggaran
